Otonomi Khusus (Otsus) bagi Papua, yang diresmikan melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001, merupakan salah satu kebijakan paling unik dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia. Secara politis, Otsus lahir dari pengakuan negara atas ketimpangan pembangunan, pelanggaran hak asasi manusia di masa lalu, serta tuntutan keadilan bagi Orang Asli Papua (OAP). Menariknya, ketika kita menyelami teks-teks Perjanjian Lama, bangsa Israel juga mengalami dinamika yang secara konseptual memiliki kemiripan mencolok dengan realitas Otonomi Khusus Papua: pengakuan atas kekhususan suku, mekanisme perlindungan hak tanah, serta respons atas kegagalan pemerintahan terpusat. Tulisan ini akan mengupas paralel tersebut dengan rujukan catatan kaki, sumber akademis, serta Alkitab.

1. Dasar Politik Otonomi Khusus Papua: Dari Sentralisasi ke Pengakuan Kekhususan

Lahirnya UU No. 21/2001 tidak dapat dipisahkan dari kegagalan kebijakan sentralistis era Orde Baru yang menimbulkan kesenjangan ekonomi, konflik sosial, dan tuntutan hak-hak dasar masyarakat adat^[1]. Pemerintah pusat dan DPR menilai perlu memberikan “perlakuan khusus” melalui kewenangan lebih luas di bidang politik, ekonomi, dan pengakuan budaya. Otsus juga membentuk lembaga representasi kultural seperti Majelis Rakyat Papua (MRP) sebagai simbol pengakuan atas identitas indigeneitas Melanesia^[2]. Namun, sebagaimana ditegaskan dalam bingkai NKRI, kedaulatan tertinggi tetap berada di pusat — sebuah bentuk desentralisasi asimetris yang juga dikenal dalam sistem teokratis Israel kuno.

2. Prinsip “Tanah Milik Tuhan”: Hak Guna Pakai dalam Bingkai Kedaulatan Absolut

Dalam Perjanjian Lama, bangsa Israel menerima tanah Kanaan sebagai warisan perjanjian dengan Yahweh, namun kepemilikan mutlak tetap berada di tangan Allah. Imamat 25:23 menyatakan: “Tanah jangan dijual mutlak, karena tanah itu kepunyaan-Ku, Akulah TUHAN, penumpang dan pendatang bagi-Ku kamulah.” Konsep ini menciptakan sistem di mana tiap suku dan kaum memiliki otonomi mengelola tanah warisan, tetapi tetap di bawah supremasi ilahi. Secara struktural, analogi dengan Papua sangat kuat: Pemerintah Pusat (NKRI) memberikan keleluasaan mengelola urusan rumah tangga dan sumber daya alam melalui Otsus, namun tetap dalam kerangka Negara Kesatuan — sebuah kedaulatan “mutlak” yang tidak dapat diganggu gugat^[3].

3. Perlindungan Hak Tanah & Indigeneitas: Tahun Yobel, Penebus, dan Warisan Suku

Otsus Papua memberikan perhatian istimewa pada hak-hak masyarakat adat: tanah ulayat diakui, dan dana kompensasi sumber daya alam diarahkan untuk OAP. Mirip dengan itu, sistem kenegaraan Israel kuno memiliki hukum yang sangat maju untuk melindungi kepemilikan tanah pusaka. Setiap 50 tahun (Tahun Yobel) tanah yang telah dijual karena kemiskinan harus kembali ke pemilik asal (Imamat 25:10, 25-28). Mekanisme “penebus” (go’el) memberikan hak kepada kerabat terdekat untuk membeli kembali tanah saudaranya yang jatuh miskin. Bahkan hukum waris dalam Bilangan 27:8-11 memastikan tanah pusaka tetap berada dalam lingkungan suku^[4]. Kekhasan ini menunjukkan bahwa negara (atau dalam konteks Israel, komunitas teokratis) memberikan ‘otonomi’ yang dilindungi secara vertikal — suatu kemiripan fundamental dengan semangat Otsus.

4. Pelajaran dari Pemberontakan 10 Suku: Ketika Sentralisasi Memicu Disintegrasi

Setelah masa keemasan kerajaan di bawah Daud dan Salomo, kebijakan pusat yang memberatkan (kerja paksa, pajak tinggi) memicu kekecewaan suku-suku utara. Salomo mewariskan kerajaan yang megah namun rakyat menderita. Putranya, Rehabeam, menolak meringankan beban dan justru bersikap keras (1 Raja-raja 12:1-14). Akibatnya, sepuluh suku utara mendirikan kerajaan Israel sendiri, memisahkan diri dari kerajaan pusat Yerusalem^[5]. Kasus ini mengajarkan bahwa pemerintahan terpusat yang tidak peka terhadap kearifan lokal dan beban masyarakat adat dapat mengancam integrasi. Otonomi Khusus Papua hadir sebagai “jalan tengah” untuk menghindari skenario serupa — memberikan ruang napas bagi Papua tanpa melepaskan ikatan NKRI.

“Dalam Perjanjian Baru tidak terdapat konsep negara-bangsa yang otonom, tetapi menariknya sebagian masyarakat Papua menggunakan narasi Perjanjian Baru untuk memaknai perjuangan mereka — figur Theys Hio Eluay dibandingkan dengan Musa, dan Papua sebagai ‘Israel baru’ yang sedang berjalan menuju Tanah Perjanjian.”^[6]

5. Hermeneutika Papua: Menggema “Keluaran Baru” di Tanah Cenderawasih

Para peneliti seperti Henri Myrttinen (2013) dan Christian Warta (2012) mendokumentasikan bagaimana gerakan milenarian di Tanah Papua mengimajinasikan ulang tempat-tempat suci Alkitab: Sungai Mamberamo disebut sebagai Sungai Yordan, Danau Rombebay sebagai Danau Galilea, bahkan beberapa pemimpin gerakan dianggap sebagai Yosua yang akan memimpin Papua masuk ke dalam kemerdekaan sejati^[7]. Penggunaan metafora “Tanah Perjanjian” ini memperlihatkan bahwa bingkai teologis Israel memberikan typos (model) bagi perjuangan politik dan pembebasan orang Papua. Meskipun secara yuridis Papua adalah bagian Indonesia, secara naratif-spiritual Otsus dipandang sebagai tahap awal menuju pemulihan keadilan.

Kesimpulan: Simpul Antara Indonesia & Bangsa Pilihan

Secara politis, kebijakan Otonomi Khusus Papua berdiri di atas fondasi negara modern, sementara pengalaman bangsa Israel diatur oleh perjanjian teokratis. Akan tetapi, keduanya berbagi konsep penting: pengakuan terhadap entitas lokal yang unik (suku/ras), perlindungan tanah pusaka, dan otonomi terbatas di bawah otoritas tertinggi. Pelajaran sejarah dari pemberontakan 10 suku melawan Rehabeam mengingatkan bahwa penolakan terhadap desentralisasi yang adil dapat menyebabkan disintegrasi. Otsus adalah jawaban Indonesia untuk menjaga NKRI sambil memulihkan kepercayaan orang Papua. Sementara itu, dalam wacana publik Papua, Perjanjian Baru dan Exodus Israel menjadi “kaca mata” untuk membaca perjuangan mereka — sebuah bukti bahwa teks kuno terus berbicara dalam pergulatan politik kontemporer.^[8]

Disusun oleh Raknumfor Trius Benson Ap